PEMILUKADA DAMAI DI TANAH PAPUA

MENDAMBAKAN PEMILUKADA DAMAI DI TANAH PAPUA

Hery Sasono*

Setelah melalui tiga proses sidang cukup alot, Mahkamah Konstitusi (MK) Kamis (25/11 -2010)  akhirnya mengeluarkan putusan terkait sengketa Pemilukada  Kota Jayapura. Putusan yang dikeluarkan MK sungguh cukup mengagetkan, karena MK memutuskan Pemilukada Kota Jayapura diulang. Dengan keputusan tersebut, maka semua keputusan KPU Kota Jayapura terkait penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura dinyatakan batal. Begitu juga dengan keputusan KPU Kota Jayapura terkait hasil perhitungan suara dan pleno KPU Kota Jayapura juga dinyatakan gugur demi hukum.

               Oleh karena  itu  putusan MK, hendaknya menjadi pelajaran semua pihak untuk segera mengoreksi diri  menjaga  integritasnya profesinya,  bekerja dengan jujur dan adil. Betapa besar uang negara dihambur-hamburkan, karena pemilukada yang membutuhkan biaya besar ini harus diulang.Belum lagi biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing kandidat juga sangat besar, serta betapa banyak waktu yang tersita dan terbuang sia-sia, betapa banyak program pemerintah jadi batal karena harus diambil lagi untuk persiapan pemilukada ulang, betapa banyak masalah dan kebijakan pemerintah jadi menggantung,  karena menunggu  walikota definitif jadi tertunda. Sungguh luar biasa besarnya kerugian masyarakat. Itu semua konsekuensi dari tindakan pihak-pihak yang terlibat tidak taat azas dan taat aturan main.

               Proses hajatan akbar demokrasi di Kota Jayapura memerlukan waktu lama dan biaya yang sangat mahal.

Bila kita mengamati proses Pemilukada di tanah Papua sempat ditunda 60 hari, untuk memberi kesempatan bagi pihak-pihak yang sedang memperjuangkan SK MRP  No 14/2009 yang mensyaratkan  Calon Walikota dan Wakil Walikota atau Calon Bupati dan Wakil Bupati harus orang asli Papua. Namun nampaknya usulan tersebut  kurang  direspon oleh Pemerintah Pusat.  Setelah ada kepastian ditolaknya usulan tersebut, mada  KPUD Papua sepakat  melanjutkan kembali Tahapan Pemilu  Kada yang sempat tertunda. Pemilukada pun digelar, setelah selesai perhitungan suara, penetapan kandidat yang masuk dalam pemilukada putaran keduapun telah ditetapkan oleh KPU kota Jayapura. Protes atas pemungutan suara dan perhitungan suara ricuh dan  ada beberapa TPS harus diulang pemungutan suaranya.

Belajar dari kejadian Pemilukada di Kota Jayapura, dan  di kota/kabupaten di Propinsi lain, kita semua bisa menyaksikan melalui tayangan  di sejumlah TV, berita koran,  bahwa fakta menunjukkan di sejumlah Kabupaten kekerasan massa dan pertikaian antar pendukung calon Bupati dan Wakil Bupati berujung pada gesekan-gesekan antar pendukung  bermuara pada kegiatan anarkhi yang berakibat  Pilkada kisruh dan chaos,  seperti  sejumlah kantor KPUD di rusak masa, Kantor Kecamatan di bakar, gedung pemerintah  jadi sasaran pengrusakan dan pembakaran, fasilitas umum di bakar, bentrok massa antar pendukung, korban sipil berjatuhan tak bisa dihindari. Tidak hanya kerugian aset milyaran rupiah, tetapi juga kerugian aset pranata sosial tercabik-cabik, konflik berkelanjutan. Bisa dipastikan penyelenggaraan yang penuh dengan konflik akan membawa implikasi pahit bagi tatanan kehidupan bersama.

Hampir semua konflik berujung kerusuhan yang terjadi dengan menggunakan mobilisasi massa, dan nampaknya para elit politik tidak ada yang mampu mengerem  dan melakukan antisipasi potensi kekerasan dalam konflik Pemilukada, bahkan nampaknya ada elit politik  yang menikmati situasi mobilisasi yang mengenaskan tersebut, mereka membiarkan massa berdarah-darah terjadi konflik horisontal diantara para pendukung, menyaksikan pengrusakan dan kebringasan. Sungguh sangat mengerikan.. dan menakutkan...

Masyarakat di tanah Papua mengharapkan Pemilukada berlangsung aman dan damai, kekhawatiran utama di benak masyarakat  terjadi kerusuhan sebagaimana di wilayah lain diharapkan tidak terjadi di tanah Papua. Oleh karena itu kita harus belajar dari wilayah lain, mengambil pelajaran yang positif  dan membuang  jauh-jauh semua kejadian yang destruktif membawa petaka bagi masyarakat di tanah Papua. Sehingga perlu adanya komitmen bersama semua pihak seluruh pemangku kepentingan, mesti mewujudkan pemilukada yang aman, damai dan tenteram. Pemilu damai aman dan tentram menjadi keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar oleh siapapun dan kapanpun. Karena hanya pemilukada yang damai aman dan tenteram  akan melahirkan Pimpinan Daerah yang dapat diterima semua pihak, dan Pemimpin Daerah yang Amanah Jujur dan Cerdas akan mampu memimpin melanjutkan pembangunan menuju kesejahteraan bagi seluruh rakyat di tanah Papua.

Pemilukada damai harus terus didengungkan, karena semua pihak mendambakan sebuah pemilukada yang damai. Menumbuhkan kesadaran semua pihak melalui Pemilukada damai, penggalangan opini publik melalui media masa dapat mendorong upaya-upaya untuk meredam konflik antar massa pendukung, bahkan dapat mengkondisikan  sebuah proses conflic reconsiliation antar pendukung konstentan (parpol) yang rawan gesekan. Ini juga sebuah tugas suci yang harus dilakukan oleh komunitas pers, bahwa pers punya peranan yang sangat signifikan dalam proses demokratisasi damai di Indonesia.

Bagaimana upaya mewujudkan pemilukada yang damai di tanah Papua, menurut hemat kami ada beberapa pokok pikiran yang perlu dilakukan sejak dini antara lain:

Pertama, pihak penyelenggara dalam hal ini KPUD harus dapat dipercaya sebagai institusi yang netral, profesional dan taat hukum, mampu bekerja  bijaksana sesuai dengan peran, wewenang  dan tugas. Kedua, pihak Panitia Pengawas Pemilukada juga harus memastikan peran dan kewenangan pengawasan yang melekat pada dirinya harus dipertanggungjawabkan dengan menunjukkan amanah pengawasan yang baik.

Ketiga, Para kandidat  harus  bersepakat  melakukan  pendidikan politik dengan menunjukkan sikap keteladanan untuk berkompetisi secara sehat, jujur, fair, dan taat azas. Para kandidat beserta seluruh team sukses dan pendukungnya harus berlaku dan bertindak benar, bijaksana, terpuji sesuai dengan aturan , peraturan dan prinsip-prinsip berdemokrasi yang sehat dan bersepakat melaksanakan Pemilu Kada Damai. Para kandidat beserta team sukses dan pendukung  harus  siap kalah dan siap menang, karena pada akhirnya Pemilukada harus menentukan satu pasangan Pimpinan Daerah.

Keempat, warga  masyarakat  hendaklah mengenali para calon pimpinan daerah yang terbaik, menggunakan hak pilih yang dilandasi hati nurani jernih, jujur, tertib, damai dan bersih dari noda-noda perilaku yang tidak terpuji, serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Katakan No Way terhadap segala bentuk money politik.

Kelima, jika terjadi ketidak puasan diantara para pihak, maka gunakanlah jalur hukum untuk mempertanyakan dan bahkan menggugatnya, konstitusi negara telah menjamin itu. Sehingga tidak perlu memobilisasi massa bahkan mengekploitasi massa pendukung karena hal itu menimbulkan kerawanan sosial.

Keenam, para penegak hukum dan kepolisian harus siap dan sigap dengan dukungan penuh seluruh pihak segera mengantisipasi dan mengambil langkah-langkah cepat dan tepat sehingga  mampu meredam konflik, dan mengantisipasi segala potensi perilaku yang dapat memancing kerusuhan sosial.

Ketujuh, sebagai warga masyarakat menghimbau seluruh komponen bangsa mengharap sinergitas para pemimpin di semua bidang  dan lapisan masyarakat menyikapi pemilukada dengan mengendalikan ambisi dan emosi, menjernihkan nurani dalam perjuangan bermartabat, berkeadaban, berorientasi pada peningkatan kesejahteraan   rakyat di tanah Papua.

Bila Pemilu Kada berjalan damai masyarakat akan tenang dalam menjalankan aktifitas kesehariannya, kondisi ekonomi dan keamanan berjalan dengan damai. Dan hasil yang dicapai akan terpilih Pemimpin yang amanah jujur dan cerdas yang diterima semua pihak serta dicintai oleh masyarakat. Pembangunan akan berjalan dengan baik, masyarakat di tanah Papua akan meningkat kesejahteraannya. Amiin, semoga Allah meridhoinya.

*Tulisan ini  saya tulis saat bertugas di Tanah Papua, pernah diterbitkan di Harian Papua Pos, Rabu, 15 Desember 2010

Artikel Terkait

Posted in: Politik