SELAMATKAN KPK, BONGKAR KRIMINALISASI KPK

RAKYAT SEDANG MENUNGGU  KEBERANIAN DAN SIKAP PRESIDEN 

TERHADAP PEMBERANTASAN KORUPSI

Masyarakat  Indonesia  akan  bersatu  dan mendukung langkah perjuangan melawan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah membersihkan korupsi dari tubuh Polri. Masyarakat  sedang menunggu  sikap tegas  dan keberanian Presiden SBY tanpa pandang bulu, Presiden segera ambil alih komando, turun tangan mengatasi persoalan antara Polri dan KPK, baik sebagai Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan sebelum keadaan semakin memburuk.
          Wakil Kordinator Indonesian Corruption Watch (ICW), Ade Irawan menantang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berani memerangi korupsi, terutama korupsi sejumlah politisi kelas kakap. "Kalau presiden ada keberanian untuk melawan politisi kelas kakap, saya yakin akan menimbulkan efek jera nantinya bagi politisi lain. Kita minta presiden untuk bertindak secara nyata. Kita minta dia proaktif untuk masalah ini," ujarnya saat diskusi bertema 'Korupsi karena Kursi' di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (6/10).

Saat ini untuk memberantas korupsi, masih kata Ade, ada problem dasar yang menghalangi pengusutannya. Menurutnya saat ini jika ada oknum yang tengah di bidik KPK, maka perlawanan untuk menutupinya pun semakin kental.

Menurutnya pelemahan KPK oleh sejumlah anggota dewan melalui revisi UU KPK. "Ketika berkaitan dengan politisi dan penegak hukum itu, perlawanannya semakin sengit," kata Ade. Terlebih berdasarkan catatan ICW, jelas dia, ada sejumlah Parpol yang memiliki peringkat terkorup, salah satu-nya Partai Demokrat yang memang saat ini beberapa kadernya tersandera kasus-kasus korupsi dan tengah ditangani oleh KPK.

Karena itu, pemeirntah menurutnya harus membuat suatu kebijakan yang dapat meminimalisir atau menghilangkan budaya korupsi dalam tubuh parpol yang sudah semakin membudaya belakangan ini."Presiden dan pemerintah harus segera membuat kebijakan untuk menghilangkan budaya korupsi yang mengakar sekarang ini," tegas Ade.

SABAR..TO..!  PRESIDEN AKAN MENYAMPAIKAN PERYATAAN  SENIN 8 OKTOBER

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menyampaikan pernyataan terkait polemik Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (8/10). Menurut Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, Sabtu petang, Presiden memutuskan untuk memberikan pernyataan tersebut setelah mendapatkan berbagai masukan terkait masalah tersebut. Ia mengungkapkan, dirinya telah dipanggil untuk menjelaskan kejadian pada Jumat (5/10) malam di kantor KPK. "Saya dipanggil Presiden pada pukul 17.00 WIB tadi, bicara selama 45 menit, dan diminta memberikan masukan," kata Denny pula.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari telepon Presiden yang diterima Denny, pagi harinya. Dalam pertemuan tersebut, Presiden meminta laporan lengkap mengenai persoalan antara Polri dan KPK.? "Saya sampaikan bahwa kejadian semalam adalah rangkaian dari banyak kejadian, termasuk penanganan kasus korupsi simulator SIM," ujar dia lagi.

Kepada Presiden, Denny juga menyampaikan bahwa seluruh rangkaian polemik Polri dan KPK ini berbaur dengan isu pelemahan KPK. Isu itu muncul dari wacana perubahan UU KPK, penarikan penyidik KPK dari unsur kepolisian, dan penangkapan Novel Baswedan, kata Denny.
Novel Baswedan adalah salah satu penyidik KPK yang turut menyidik kasus dugaan korupsi simulator SIM Polri. Novel juga adalah penyidik yang berasal dari Polri, tetapi menolak kembali dipanggil ke institusi tersebut usai merebak polemik kasus simulator SIM itu. "Semuanya dapat diduga sebagai rangkaian ikhtiar melemahkan KPK," ujar dia pula.

Atas paparan Denny, Presiden memutuskan akan segera membuat arahan langsung pada Senin, 8 Oktober 2012, kata Denny.

MARI KITA TUNGGU SIKAP PRESIDEN KOMITMENNYA MELAWAN KORUPSI

Sumber : Republika diolah.

Artikel Terkait

Posted in: Politik