DAYA SAING UMKM DAN KOPERASI DALAM MENGHADAPI ACFTA

DAYA SAING UMKM DAN KOPERASI DALAM MENGHADAPI ACFTA

Hery Sasono*

                Dalam perekonomian nasional, Usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi mempunyai peranan yang signifikan. Peran yang besar tersebut mendorong pemerintah dan pihak-pihak yang concern terhadap UMKM dan Koperasi untuk terus berupaya memberdayakan UMKM dan Koperasi agar mampu bersaing dalam era globalisasi. Upaya mengembangkan UMKM dan Koperasi tidak lepas dari persoalan dasar yaitu kelemahan internal usahanya sendiri (pelaku dan usahanya) dan kelemahan eksternal berupa hubungan dengan pelaku-pelaku lain yang terkait dalam usaha tersebut.

 Di era globalisasi dan era perdagangan bebas saat ini,  masa depan daya saing UMKM dan Koperasi menjadi sesuatu yang sangat penting. Tanpa daya saing yang baik,  UMKM dan Koperasi di Indonesia akan banyak gulung tikar. Penerapan Asian-China Free Trade Aggrement (ACFTA) memang menjanjikan banyak hal yakni berpotensi mencapai total perdagangan setiap tahunnya mencapai nilai US $1, 23 triliun, Produk Domestik Bruto (PDB) negara anggota sekitar US $2,0 triliun. Namun, Indonesia belum bisa memanfaatkannya karena Indonesia tidak mempersiapkan diri dan tidak memperkuat sektor riil agar bisa bersaing. Kenyataan pada saat ini, Indonesia sebagai salah satu negara anggota ACFTA justru malah terpuruk, karena ACFTA mengganggu pasar domestik  UMKM dan koperasi. UMKM yang produknya berhadapan langsung dengan produk dari China akan terpengaruh dan tergerus pasarnya lantaran  produk tirai bambu lebih murah dengan produksi masal.

Saat ini dikhawatirkan ada sedikitnya sepuluh sektor industri nasional yang terancam tersingkir yang melibatkan pelaku bisnis, UMKM dan Koperasi akibat serbuan produk China, sepuluh sektor tersebut adalah tekstil, makanan dan minuman, petrokimia, alas kaki, peralatan pertanian, fiber sintetik, elektronik (kabel, peralatan listrik),  permesinan, jasa enginering, besi baja.

Sementara itu pemberlakuan ACFTA menguntungkan sebagian para pelaku UMKM dan Koperasi  yang lain, yaitu KUMKM yang mampu menciptakan inovasi produk, efisiensi dan kompetitif. Industri kreatif yang berbasis pada teknologi dan produk kerajinan tangan cukup besar peluangnya. Misal, KUMKM di sektor furniture justru diuntungkan, karena ada peningkatan permintaan furniture sekitar 25 persen. Selain itu, ternyata ada tambahan order permintaan dari China produk alas kaki buatan Indonesia. Kesempatan juga terbuka bagi para “Trader” yang makin mudah dalam mendapatkan produk bisnisnya.

UMKM dan Koperasi memang menunjukan kurang siap  disebabkan oleh  daya saing usaha masyarakat lemah dan tidak mampu bersaing. ACFTA sudah disepakati delapan tahun yang lalu, namun  pembenahan yang dilakukan untuk meningkatkan daya saing sangat lambat. Untuk itu Pemerintah harus cepat mengambil langkah-langkah strategis untuk melakukan pembinaan UMKM dan koperasi.

Sejak orde baru hingga orde reformasi, sudah banyak upaya pemerintah membantu perkembangan UMKM dan koperasi dalam bentuk beragam program,  mulai dari pemberian kredit murah hingga bantuan teknis. Namun pertanyaannya, kenapa UMKM dan Koperasi di Indonesia masih jauh tertinggal. Ada kemungkinan pendekatan strategi pemberdayaan UMKM dan Koperasi  yang kurang tepat antara lain :

            Pertama, selama ini Pemerintah lebih fokus pada pemberian kredit bukan bantuan teknis/teknologi di bidang utama yang sangat menentukan daya saing yakni: produksi, manajemen, dan pemasaran. Pemberian dana/kreditpun sayang lebih banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif bukan untuk investasi atau untuk mendanai kegiatan Research and Development atau inovasi.

            Kedua UMKM dan koperasi masih dilihat lebih sebagai “alat untuk mengurangi kemiskinan/meningkatkan kesempatan” daripada “bagian untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing industri nasional”,

            Ketiga pemerintah belum serius mengembangkan industri pendukung yang membuat barang-barang modal dan pembantu serta komponen dengan KUMKM sebagai pemain utama.

            Oleh karena itu perlu perubahan strategi kebijakan untuk meningkatkan daya saing global KUMKM dan Koperasi di Indonesia, yaitu bantuan yang diberikan pemerintah harus sepenuhnya tertuju pada upaya peningkatan kemampuan teknologi, pengetahuan dalam produksi, manajemen dan pemasaran. Fokus bantuan harus pada penguatan capacity building dengan inovasi dan Kreativitas (dalam produksi, manajemen dan pemasaran) sebagai  motor penggerak utama.

Artikel Terkait

Posted in: UMKM